RepublikRI: Nasional

Pemerintah akhirnya menganggarkan dana pengadaan mobil listrik sebesar Rp966 juta untuk setiap unit mobil listrik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara untuk motor listrik sebesar Rp28 juta per unit.

Hal tersebut diketahui setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang dikutip Jumat (12/5/2023).

Beleid itu membagi anggaran pengadaan kendaraan dinas listrik berbasis baterai untuk PNS eselon I dan II.

Rinciannya, harga mobil listrik untuk pejabat eselon I adalah Rp966 juta dan Rp746 juta untuk eselon II. Nominal tersebut belum termasuk biaya kirim dan pemasangan instalasi daya.

Dalam beleid tersebut juga disebutkan pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya.

Selain itu, pengadaan tersebut harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB dan standar barang dan kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Sementara, biaya pengadaan motor listrik adalah Rp28 juta per unit. Sedangkan untuk kendaraan listrik operasional kantor dipatok Rp430 juta per unit.

Selain biaya pengadaan, ada juga biaya perawatan tahunan untuk kendaraan listrik PNS. Dalam aturan tersebut biaya perawatan tahunan mobil listrik pejabat negara sebesar Rp14,84 juta.

Di sisi lain, biaya perawatan mobil listrik pejabat eselon I sebesar Rp11,10 juta per tahun dan pejabat eselon II di angka Rp10,99 juta per tahun. Sedangkan perawatan kendaraan listrik operasional dianggarkan Rp10,46 juta per tahun dan motor listrik sebesar Rp3,2 juta per tahun.

Sumber: suara

Pemkab Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan, proses kelanjutan pembangunan kereta gantung dari Desa Karang Sidemen, menuju kawasan Gunung Rinjani, belum jelas hingga kini. Padahal groundbreaking Desember 2022.

“Progres kelanjutan pembangunan kereta gantung dari Lombok Tengah menuju kawasan Gunung Rinjani itu belum ada informasi sampai saat ini,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Lombok Tengah, Lalu Wiranata di Praya, Kamis (11/5/2023).

Ia mengatakan, pihak investor bersama pemprov NTB, dan pemkab Lombok Tengah telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan kereta gantung menuju kawasan Gunung Rinjani tersebut akhir 2022. Hanya saja sampai saat ini masih belum ada informasi terkait rencana kelanjutan pembangunan tersebut. “Kita masih menunggu informasi dari pihak investor,” katanya.

Keberadaan kereta gantung menuju kawasan Gunung Rinjani akan menjadi pendukung destinasi Sport Tourism dan meningkatkan kunjungan wisatawan di NTB umumnya.

“Kereta gantung ini menjadi alternatif bagi wisatawan yang tidak mampu mendaki untuk melihat keindahan Gunung Rinjani,” katanya.

Ia menilai keberadaan kereta gantung itu tidak akan menghilangkan pekerjaan para porter yang ada di Kawasan Gunung Rinjani, karena telah memiliki pasar sendiri. “Artinya bagi yang kuat mendaki akan menggunakan jasa porter dan bagi wisatawan yang tidak kuat bisa menggunakan kereta gantung,” katanya.

Bupati Lombok Tengah, Nusa H Lalu Pathul Bahri, mendukung rencana pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani di Desa Karang Sidmen, Kecamatan Batukliang Utara, karena dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. “Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lombok Tengah,” katanya.

Ia mengatakan, pembangunan kereta gantung tersebut dibangun oleh investor dari China dengan nilai proyek Rp2,2 triliun, ditargetkan rampung pada 2025. Kereta gantung ini diharapkan bisa menjadi titik awal pergerakan ekonomi masyarakat Lombok Tengah, supaya ada keseimbangan dengan adanya pembangunan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selain itu, lanjut dia, kereta gantung ini bisa menjadi magnet peningkatan kunjungan di Lombok Tengah pada khususnya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” katanya.

Sumber: inilah

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, merespon kasus penganiayaan anak pejabat pajak dengan mengungkit kasus Gayus Tambunan. 

Dirinya mengungakapkan bahwa saat dirinya menjadi Ketum PBNU 2012, pernah ada keputusan hasil Munas Ulama, bahwa jika pajak terus menerus diselewengkan, maka warga NU tidak usah bayar pajak. 

"Tahun 2012 bulan September, Munas ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan para kyai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak," ujar Said saat menjenguk David di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta (28/2/2023).

Dirinya menegaskan kenapa mengungkit kasus Gayus Tambunan. Hal ini karena jika kasus penyelewengan ini terus terjadi maka akan ancaman seruan untuk tidak membayar pajak. 

"Saya ungkit keputusan munas tadi. Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak," lanjut Said Aqil. 

Bagi Said Aqil, uang pajak tidak seharusnya menjadi konsumsi pejabat pajak. Dana pajak wajib digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. 

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (MDS) merembet ke kasus pajak. Hal ini kerena ayahnya yang merupakan Kepala Bagian Umum DJP Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, diketahui memilii harta kekayaan yang janggal.

Rafael memiliki harta yang hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael per 2021, ia memiliki total kekayaan Rp56.104.350.289, dan tidak memiliki utang sama sekali. 

Sumber: suara

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat meminta agar aktivitas sekolah khusus bagi siswa SMA dan SMK di Kupang, NTT dimulai sejak pukul 05.00 Wita. Pernyataan dalam video Gubenur NTT sontak menjadi viral di berbagai sosial media.

Hal tersebut menjadi sorotan beberapa pihak. Dilansir Antara, Selasa (28/2), pernyataan Gubernur Viktor itu disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah guru serta kepala SMA dan SMK di Kota Kupang pada Rabu (23/2). Potongan video pertemuan berdurasi 1 menit 43 detik soal aturan masuk sekolah jam 5 pagi di NTT viral di Kota Kupang.

"Anak itu harus dibiasakan bangun pukul 04.00 Wita sehingga pukul 04.30 Wita mereka sudah harus jalan ke sekolah sehingga pukul 05.00 Wita sudah harus di sekolah supaya apa, ikut etos kerja," ujar Viktor.

"SMP nggak boleh, kalau SMA dia tidur, mulai tidur pukul 10.00 Wita jadi pukul 04.00 dia sudah harus bangun, cukup tidur enam jam. Mandi setengah jam, setengah jam perjalanan, di kota ini tidak jauh, 30 menit sudah sampai sekolah, pukul 05.00," tambahnya sambil menghitung jari tangannya.

Tak ayal pernyataan Gubenur NTT pun mengundang kritik dari beberapa netizen. Ada yang keberatan untuk masuk pukul 05.00 lantaran, tukang nasi uduk langganan netizen belum buka. dan alasan yang kocak dari netizen adalah film kartun Spongebob belum mulai pada jam 05.00.

“Aduh jam segitu nasi uduk belum buka,” ucap warganet @jamumc*

“lebih setuju bapak peserta para pejabat pemprov yag masuk kantor jam 5,”  ucap netizenseran*

“Ada pepatah mengatakan, bekerja lebih cerdas bukan lebih keras. Ahh sudahlah,” cokipadedebebas.

“Sekalian jam 3 biar tahajud bareng,” ucap @mutiararahmawati

“baru ajah lewat tiktok anak NTT berangkat sekolah jam 12 malem. Biar gak telat,” ucap septikalstr

Sumber: suara

Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama menantang pejabat untuk melaporkan kekayaan pribadi dan membuktikan ke publik.

Pernyataan Ahok tersebut merupakan video lama yang beredar lagi. Lantaran, ramainya pemberitaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang diduga memiliki harta yang tak wajar.

"Buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana," kata Ahok dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa (28/02/2023).

"Jadi inget kata2 Koh Ahok lagi... Coba dulu diterapkan. Ada yang berani?? Apa perlu dibentuk team pengawas harta kekayaan pejabat??," narasi di postingan tersebut.

Netizen yang melihat unggahan itu lantas ramai memberikan tanggapan. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa pejabat deg-degan dengan isu tersebut.

"Inilah yang membuat banyak pejabat deg degan..," tulis seorang netizen.

"Pak Ahok jangan jadi Gubernur atau Presiden. Jadi Ketua KPK saja gantikan pak Firli," sebut seorang netizen.

"Kalau bapak BTP jadi Ketua KPK, para pejabat koruptor pasti kencing di celana dan terdiri," ujar netizen lainnya.

Sumber:: suara