RepublikRI: Politik

Pengamat Politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Amerik Serikat hanya berbicara omong kosong sementara Singapura brengsek.

Saat mengatai dua negara tersebut, Luhut tampak jengkel. Kejengkelan tersebut diungkap Luhut saat dirinya menjadi pembicara dalam acara ‘Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas di Jakarta,Rabu (10/5/2023).

Luhut menceritakan perjalanan kerjanya ke Washington DC, Amerika Serikat, salah satunya untuk menindaklanjuti JETP oleh AS dan Jepang. Saat dirinya menagih dana yang dijanjikan, AS justru tidak memberikan jawaban seperti yang diinginkan sehingga ia menilai AS hanya omong kosong atau omong doang (omdo).

“Waktu saya di Washington sebulan lalu, kita paparin (rencana transisi energi) mereka sudah iya, terus saya bilang, where is the money? Ao ao ngomong doang,” papar Luhut

Tidak hanya mengatai AS, Luhut juga mengatai Singapura dengan sebutan ‘brengsek’. Itu karena, Luhut menilai SIngapura menganggap Indonesia bodoh sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengaliri listrik dari energy bersih Indonesia ke Singapura.

“Ini kan brengsek Singapura ini, dipikir kita bodoh aja, tender perusahaan-perusahaan kita, emang gue pikirin,” tegas Luhut.

Menanggapi hal tersebut, Rocky menilai Luhut telah menemukan hal yang tidak beres dalam investasi investor asing tersebut ke Indonesia.

“Tetapi kalau itu dikeluarkan sebagai kejengkelan, itu artinya di kepala pemerintah atau di kepala Pak Luhut ini ada yang nggak beres. Artinya tidak disertai dengan kejujuran berinvestasi,” ujar Rocky, dikutip WE NewsWorthy dari kanal YouTube pribadi pada Sabtu (13/5/2023).

Namun, sistem internasional diyakini memiliki sistem sendiri untuk mendeteksi negara tempat dia akan menanamkan modalnya. Sementara itu, kemungkinan besar para investor ini menilai berbahaya berinvestasi di Indonesia.

“Nah masalahnya tadi sistem internasional punya pengetahuan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam kabinet terutama yang diketuai Pak Luhut. Sistem internasional juga mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dengan cara yang lain,” ujar Rocky.

Sumber:  newsworthy

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio angkat bicara mengenai kepindahan Denny Cagur ke PDIP.

Denny Cagur diketahui masuk dalam daftar bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI dari PDIP. Padahal sebelumnya Denny Cagur terdaftar sebagai kader PAN DKI Jakarta asuhan Eko Patrio.

Eko Patrio sendiri mengaku Denny Cagur sudah menemui dirinya. Mereka berbincang mengenai kepindahan Denny ke PDIP.

"Sebenarnya semalam Denny sudah ketemu saya juga, ngobrol, cuma berat juga kalau mau masuk balik lagi karena sudah diisi oleh Uya Kuya," kata Eko saat ditemui di kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Artis Surya Utama alias Uya Kuya telah resmi mengenakan seragam PAN untuk bertarung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memperebutkan kursi DPR RI

Denny Cagur bersama PDIP akan menjadi pesaing Uya Kuya dalam pemilu 2024 sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI.

Eko mengungkapkan, keluarnya Denny Cagur dari PAN tidak membuat hubungan keduanya memburuk.

"Semalam komunikasi sama saya, ngobrol aja ya, sebagai pertemanan aja," kata Eko.

Sebelumnya, PAN telah menggaet sederet nama artis beserta keluarganya untuk menjadi bacaleg di DPRD DKI tahun 2024.

Eko menyebutkan, beberapa kalangan artis yang digaet, yakni pelawak Opie Kumis, istri dari Uya Kuya hingga Eli Sugigi.

"Di sini ada Adelia istrinya Pasha Ungu, Astrid istrinya Uya Kuya, Elli Sugigi, opa Gala (Haji Faisal) mertua almarhumah Vanessa Angel tentunya disupport oleh Oma Gala," kata dia.

Selain itu, sembilan petahana (incumbent) PAN di DPRD DKI juga akan kembali bertarung untuk memperebutkan suara massa di tahun 2024.

Para kader PAN tersebut, lanjut Eko, tergabung dalam 106 calon legislatif yang sudah didaftarkan ke KPU DKI Jakarta. Hampir 34,7 persen seluruh caleg merupakan perempuan dan anak muda. 

Sumber:  suara

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendaftarkan dua mantan terpidana kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Bangka Belitung. Partai berlambang banteng moncong putih itu menyatakan pencalonan keduanya sah menurut undang-undang. 

Dua mantan terpidana korupsi yang didaftarkan sebagai caleg DPRD Provinsi Bangka Belitung tersebut adalah Jamro H Jalil yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bangka Selatan dan dan Sri Rezeki dari Dapil Kota Pangkal Pinang.

Ketua PDIP Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan pendaftaran mantan narapidana korupsi ke KPUD Bangka Belitung sudah diverifikasi oleh partai dan sudah sesuai dengan mekanisme Undang-undang.

"Betul ada dua orang mantan napi yang ada di kami. Semuanya sudah diverifikasi. Mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur masa batas bisa mencalonkan diri juga terpenuhi," ujar Didit kepada wartawan usai pendaftaran caleg PDIP di Kantor KPU Bangka Belitung, Kamis, 11 Mei 2023.

Kasus yang menjerat Jamro dan Sri Rezeki

Dalam direktori putusan Mahkamah Agung nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN PGP, Jamro   yang merupakan mantan Bupati Bangka Selatan diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 75 juta. 

Jamro terlibat korupsi proyek pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) RSUD Basel Tahun Anggaran 2013. Dia mengaku menerima uang Rp 600 juta dari Direktur RSUD Basel, dr Franseda, dalam proyek tersebut.

Sedangkan Sri Rezeki dalam direktori putusan Mahkamah Agung nomor 27/Pid.Sus/2012/PT BABEL tercatat divonis bersalah lakukan korupsi dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Mantan anggota DPRD Kota Pangkal Pinang ini terlibat kasus gratifikasi pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan. Dia disebut menerima uang sebesar Rp 40 juta dari mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang Umar HS.  

Masalah mantan narapidana menjadi caleg sebelumnya menjadi perdebatan setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan uji materi terhadap Pasal 182 huruf g Undang-Undang Pemilu pada Februari lalu. Uji materi tersebut diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 

Perludem awalnya mempermasalahkan syarat bagi mantan narapidana yang terjerat hukuman lebih dari 5 tahun untuk menjadi caleg. Dalam pasal itu disebutkan bahwa mantan narapidana boleh menjadi caleg dengan syarat mengumumkan statusnya itu kepada publik secara terbuka. 

Perludem meminta agar Mahkamah Agung menetapkan para narapidana, khususnya yang terjerat kasus korupsi, tidak lagi dapat mencalonkan diri.  Akan tetapi, MA hanya mengabulkan sebagian dari permohonan Perludem. Dalam putusannya, MA menyatakan semua mantan narapidana dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara harus menjalani masa tunggu selama 5 tahun sebelum dapat mencalonkan diri sebagai caleg. 

PDIP Babel yakin para mantan narapidana kasus korupsi bisa membantu mereka menggaet suara

Didit menuturkan pihaknya yakin dan percaya jika mantan narapidana korupsi yang didaftarkan tersebut bisa memiliki peran dalam membantu PDIP mencapai target 

"Setiap orang pernah punya cobaan masing-masing dari Allah SWT. Saya yakin dan percaya mereka bisa mengatasi hal tersebut karena mereka punya segmen masing-masing dalam meraih suara," ujar dia.

Menurut Didit, PDIP menargetkan 15 kursi di DPRD Bangka Belitung karena proses penjaringan dan verifikasi bakal calon caleg dilakukan sangat ketat. PDIP, kata Didit, sempat kesulitan karena banyak peminat yang mendaftar sebagai caleg PDIP.

"Kalau kita syukur Alhamdulillah. Kelebihan untuk bakal calon caleg. Banyak yang kita coret. Total yang akan maju dari PDIP sebagai calon anggota DPRD Provinsi sebanyak 45 orang. Komposisinya 60 persen internal dan 40 persen eksternal yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan beberapa kelompok lainnya," ujar dia.

Didit menambahkan target utama yang menjadi incaran PDIP adalah meraih kemenangan tiga kali berturut-turut alias hattrick pada Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.

"Kami optimis dan akan terus bekerja untuk meningkatkan elektoral kami. Kami ingin mencetak hattrick di pilpres dan pileg. Yang utama, kita sampaikan bahwa pemilu adalah untuk membawa Indonesia lebih baik lagi," ujar dia.

Sumber:  tempo

Mantan Politisi Partai Gerindra, Sandiaga Uno belum juga menentukan parpol tempat berlabuh. Sandi bahkan terkesan "mengambangkan" lagi pilihan politiknya. Meski disebut akan segera berjaket Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandi justru mengaku hatinya tertambat di PKS. "Saya lihat di sini banyak oranye, hati saya juga ke oranye," ucap Sandi saat mengisi Dialog Interaktif Ekonomi Kreatif bertajuk ‘Kreativitas Santri Milenial Hadapi Digitalisasi’, Minggu (7 Mei 2024).

Kebersamaan Sandi dengan PKS terjalin lama. Sandi mengaku mengenal dan terjun ke dunia politik pertama kalinya bersama PKS. "Saya berjuang dengan PKS sudah berkali kali. "Terbukti sampai saat ini mereka berjuang dengan hati, pejuang yang sangat pantang menyerah," ujar Sandi. 

Kendati  Sandi menyebut "hatinya" di PKS, komunikasi politiknya dengan PPP tetap berjalan. Namun, proses politik yang terbangun sejak 9 bulan lalu, hingga kini belum membuat Sandi resmi barjaket hijau. "Saya mendapat banyak sekali masukan dari para kyai, para ulama dan ulama, jadi tidak usah terburu-buru, apalagi tergesa-gesa, karena yang kita perjuangkan adalah apa yang dibutuhkan masyarakat," tambah Sandi.

Sementara itu. DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah siap menerima Sandiaga Uno menjadi kader. "Sangat mungkin. Saya menyambut beliau," ujar Presiden PKS, Ahmad Syaikhu usai menyerahkan berkas pendaftaran bacaleg DPR RI ke KPU RI. Dia menjelaskan pihaknya siap menindaklanjuti keinginan Sandi yang ingin berjuang kembali bersama PKS. Syaikhu menambahkan pihaknya juga terus menjalin silaturahmi dengan berbagai pihak. 

Sebelumnya, Sandiaga Uno resmi pamit dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan keanggotaan Partai. Sandi turut mengirim surat kepada ketua Umum Prabowo Subianto melalui Ketua Dewan Pemimpin Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Sandi mengaku sudah cukup lama menimbang putusan mundurnya tersebut. "Saya berkontemplasi selama bulan suci Ramadhan," ujar Sandi.

Sumber:  tvone

Politik menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK di acara buka puasa bersama (Bukber) Partai Nasdem Sabtu malam (25/3).

Hal itu diungkapkan Airlangga Hartarto kepada wartawan usai menghadiri acara yang digelar di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat tersebut.

“Pak JK kan ketua umum senior Partai Golkar. Jadi, sesama ketua umum banyak yang dibahas dan pasti membahas politik,” ucap Airlangga.

Dalam acara Bukber Nasdem, sejumlah tokoh Koalisi Perubahan hingga Wakil Presiden RI 2014-2019 Jusuf Kalla turut hadir.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tampak hadir dan duduk satu meja dengan Anies Baswedan, Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Kemudian perwakilan partai anggota Koalisi Perubahan. Seperti Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terpantau duduk satu meja.

Sumber: RMOL

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno memberi sinyal ogah diduetkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Ia menyebut, konsep yang dibawanya tak relevan dengan Anies yang selalu menggaungkan misi perubahan.

Menanggapi itu, pengamat politik Unismuh, A Luhur Prianto menilai dalam tutur kalimat yang disampaikan Sandi telah menegaskan garis politiknya bahwa ia sejalan dengan rezim saat ini dan melanjutkan platform tersebut. Sehingga ia menyimpan harapan untuk dipakai di kubu Jokowi.

Realitas politik seperti itu membuat cita-cita politiknya untuk running di Pilpres 2024 menjadi sulit.

Sandi sudah masuk ke perangkap status quo kekuasaan. Sehingga narasi perubahan tidak relevan bagi Sandi.

Soal upaya PKS memasangkan Sandi dengan Anies, itu hanya sekadar basa-basi politik. Di kesempatan sebelumnya Sandi sudah mendeklarasikan kesetiaan pada langkah politik Prabowo.

"Dan kalaupun ia hengkang dari Gerindra, tetap akan sulit menjadi prioritas partai-partai koalisi pengusung," katanya.

Munculnya kasus piutang Pilkada DKI Jakarta kata dia, membuat posisi psikologis Sandi dengan tokoh-tokoh di circle Anies juga makin sulit berterima.

Meskipun demikian, Sandi dengan persediaan amunisi politiknya yang besar tetap menjadi magnet bagi partai politik.

"Tidak banyak tokoh politik yang sumber daya ekonomi pribadinya siap digunakan untuk pembiayaaan politik. Daya tarik dan faktor diferensiasi Sandi ada di situ," pungkas Luhur.

Sebelumnya, Sandiaga Uno memberi sinyal tak sejalan lagi dengan Anies Baswedan karena ia mengusung konsep berkelanjutan.

Konsep itu sudah tidak relevan dengan Anies yang selalu menggaungkan misi perubahan. Konsep itu dipertegas dengan dibangunnya Koalisi Perubahan oleh NasDem, PKS, dan Demokrat.

Saat ditanya soal paket ini, Sandi mengatakan, ia pernah bermitra dengan Anies pada Pilgub 2017 dan menuai hasil positif. Namun sekarang, dirinya dan Anies berbeda tugas.

"Saya di Kementerian di bawah Presiden Jokowi dan partai di bawah Prabowo Subianto. Kami mengusung konsep keberlanjutan dan percepatan pembangunan," kata Sandi saat berkunjung ke Makassar, Jumat, 3 Maret.

Narasi yang diusung adalah pembangunan yang sudah berlangsung delapan tahun lebih ini bisa dipercepat.

"Bukan kita ubah, tapi kita justru akselesrasi. Bukan kita ganti arahnya, tapi justru kita perkuat arahnya dengan capaian-capaian lebih bisa dirasakan masyarakat," ujarnya.

Sumber: kontenjatim

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara soal usul PKS untuk menduetkan lagi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Namun Dasco mengungkapkan, saat ini pihaknya belum berkomunikasi soal rencana duet paslon di Pilpres 2024 tersebut.

"Jika dilakukan, saya yakin Pak Sandi akan berkonsultasi dengan Pak Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo Subianto. Sampai saat ini, itu belum terjadi sehingga saya tidak bisa berkomentar lebih jauh," kata Dasco kepada wartawan, Kamis (2/3).

Menurutnya, jika memang ada wacana tersebut, Sandi pasti akan membahasnya dengan Prabowo. Sebab saat ini Sandi masih tercatat sebagai kader Partai Gerindra.

"Kami pastikan saat ini Pak Sandi itu masih kader Gerindra dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Rasanya komunikasi resmi antara PKS dengan Pak Sandi juga belum dilakukan," lanjut Dasco.

Di sisi lain, Dasco mengungkapkan, Gerindra dan PKB justru makin solid mengusung Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Bahkan kedua partai sudah bertemu untuk membahas koalisi pada Rabu (1/3) lalu.

"Pertemuan antara Ketum Gerindra dan Ketua Umum PKB telah berlangsung pada Rabu (1/3) jam 19.00 WIB. Karena kita sudah memang ada kontrak politik, tentu pertemuan itu bukan pertemuan luar biasa tapi pertemuan itu akan rutin, untuk saling memberikan informasi dan penguatan kedua belah pihak," pungkasnya.

Anies-Sandi dulu pernah berduet saat maju di Pilgub DKI 2017. Selain diusung oleh Partai Gerindra tempat Sandi bernaung, pasangan ini juga didukung PKS, Perindo, dan Partai Idaman--PAN menyusul di putaran kedua.

Ingin mengulang kesuksesan tersebut, juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengungkapkan ada kemungkinan capres mereka berpasangan lagi dengan Sandiaga Uno. Selain Sandi ada nama lain yang juga dipertimbangkan, salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sumber:  kumparan

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengaku memarahi Erwin Aksa akibat keponakannya itu mengungkit utang Anies Baswedan sebesar Rp50 miliar. Uang tersebut Anies gunakan untuk Pilkada 2017 saat maju bersama Sandiaga Uno. 

"Saya malah marahin Erwin, 'Kau ini Erwin, kau baca nggak itu (surat perjanjian)? Kan lunas'," ujar JK saat wawancara khusus bersama Tempo di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2023. 

JK menyebut dalam surat perjanjian utang itu disebutkan bahwa Anies Baswedan tak perlu mengembalikan uang Rp50 miliar tersebut, jika memenangkan Pilkada 2017. Sehingga, menurut JK, utang itu otomatis sudah lunas. 

"Kamu baca nggak? Kenapa kamu ngomong gini? Sudah saya marahi sebagai kemenakan," kata JK menirukan ucapannya ke Erwin Aksa. 

Jawaban Anies Baswedan soal Utang

Setelah lengser dari Gubernur DKI Jakarta dan tengah fokus pada pencapresannya, beredar kabar bahwa Anies Baswedan berutang hingga Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno untuk kebutuhan Pilkada 2017. Anies Baswedan pun buka suara ihwal perjanjian utang tersebut.

Anies mengatakan saat maju di Pilkada 2017 memang banyak sekali pihak yang memberikan sumbangan, baik yang diketahui maupun tidak. Dia menyebut ada pihak yang memberikan dukungan dana, namun minta dicatat sebagai utang.

Adapun jika Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI, maka dana itu dicatat sebagai dukungan. Bila gagal, maka menjadi utang yang mesti dikembalikan. 

“Jadi itu kan dukungan, tuh. Siapa penjaminnya? Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya yang menyatakan suratnya, saya yang tanda tangan,” kata Anies dalam siaran Youtube Merry Riana, Jumat, 10 Februari 2023.

Oleh sebab itu, mengingat Anies-Sandi menang jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, urusan itu sudah selesai. Dia menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.

Sumber: tempo

Saat Anies Baswedan menyelenggarakan Formula E, kader PDIP memberikan hujatan yang tak tanggung-tanggung, namun sekarang malah masuk dalam kepanitiaan ajang balap mobil listrik itu.

"Dulu luar biasa hujatan kader PDIP ke Anies terkait Formula E. Ehh… Sekarang kader PDIP tidak ada malunya jadi panitia Formula E," ungkapnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @bachrum_achmadi, Rabu (1/3).

Sehingga loyalis Anies Baswedan itu mengatakan jika PDIP terlihat memalukan karena ulah dari anggota partainya. "Politikus hipokrit, memalukan!" ujar Bachrum.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee Formula E Jakarta, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan sejumlah politikus yang masuk dalam daftar kepanitiaan Formula E Jakarta 2023 atau Jakarta Eprix.

Nama yang disebutkan Bamsoet diantaranya yaitu Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Prasetyo Edi Marsudi, serta Ahmad Sahroni yang sebelumnya menduduki jabatan Ketua Panitia Pelaksanan Formula E 2022.

"Saya sendiri adalah Ketua SC (Steering Committee), didampingi oleh Sahroni sebagai sekjen SC sekaligus sekjen IMI Pusat. Lalu ada Bobby Nasution sebagai wakil Steering Committe, ada Pak Tinton, Gelael, ada Eko, ada Pras (Ketua DPRD DKI Jakarta)," kata Bamsoet dalam konferensi pers, Selasa, 28 Februari 2023 dikutip dari Tempo.

Kemudian politikus Golkar itu berkelakar dengan berharap agar Prasetyo Edi apat bersikap lunak dalam Formula E. "Mudah-mudahan Pras nanti tidak galak-galak lagi, Ketua DPRD DKI Jakarta," ujarnya.

Sumber: newsworthy

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai Demokrat yang dipertanyakan tentang keseriusannya mendukung Anies Baswedan karena belum kunjung deklarasi karena masih menunggu momentum yang tepat.

Dalam pertemuannya bersama Surya Paloh, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan akan menggerakkan mesin partai demi kemenangan Koalisi Perubahan.

Namun, deklarasi Anies Baswedan dan cawapres pendampingnya tampaknya tidak akan diumumkan secara bersamaan.

"Saya melihatnya bisa jadi cawapresnya dikosongkan dulu agar tidak bisa dibaca oleh lawan. Biar bisa jadi misteri, biar bisa jadi rahasia dulu, biar tidak dibaca langkah-langkah politik Koalisi Perubahan itu," ujar Ujang Komarudin pada Senin (27/2/2023).

Menurutnya, lawan politik bisa memanfaatkan kelemahan jika nama cawapres diumumkan bersama dengan deklarasi Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan.

Terlebih, jika AHY yang akan diumumkan menjadi pendamping Anies menjadi cawapres.

"Kalau nama cawapresnya langsung muncul dipaketkan Anies-AHY akan di-bully, akan dihabisi juga oleh relawan lawan politik. Kemungkinan besar tidak dulu diumumkan cawapresnya untuk menghindari terbacanya strategi politik Koalisi Perubahan," lanjutnya.

Peluang AHY menjadi cawapres Anies dinilai masih memerlukan perbincangan yang mendalam dengan PKS sebagai salah satu partai pengusung.

Jika pertemuan Surya Paloh dan AHY di markas Demokrat dijadikan acuan AHY mendampingi Anies, maka hal itu dianggap belum sah karena tidak melibatkan PKS di dalamnya.

"Pertemuan Surya Paloh dengan AHY waktu lalu belum dengan PKS. Jadi kalau cawapresnya AHY, belum mengerucut juga. Kalau sudah tiga partai bertemu, baru ada arah seperti itu. Kalau masih dua arah antara Surya Paloh dengan AHY, Nasdem dengan Demokrat saya kira masih belum cawapresnya mengarah ke AHY," pungkasnya.

Sumber: suara

Ada kejadian menarik saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi Kota Solo, Senin (27/2/2023). Ia terlihat tidak mengenali sang wali kota, Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu terlihat dalam sebuah video yang diunggah sebuah akun di Twitter, @Trending_Issue. Terlihat Sri Mulyani tiba dengan menggunakan mobil Alphard warna hitam.

Salami Sejumlah Pejabat Negara

Ia kemudian menyalami sejumlah pejabat yang tengah menantinya. Di sana tampa ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan juga Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono.

“Sugeng rawuh bu,” kata Ganjar kepada Sri.

Belum Menyadari Kehadiran Sang Anak Presiden

Nah, setelah menyalami para tokoh itu, ia belum juga menyadari kehadiran anak sang Presiden Jokowi. Sampai kemudian, Gibran yang ada di belakang maju ke depan untuk menyalami Sri Mulyani.

Sembari menunduk, Gibran menyalami menteri yang akrab disapa Ani tersebut. Nama terakhir pun lantas membalas salam tersebut.